Hanura Papua Barat Daya Perkuat Kader melalui Pendidikan Politik

SORONG . Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua Barat Daya menggelar pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai di Kota Sorong, Senin (31/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sahid Mariat, Kota Sorong, tersebut mengangkat tema “Peran Partai Politik dan Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya”. Kegiatan ini menghadirkan jajaran penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman kepada kader Hanura terkait peran, fungsi, serta tantangan partai politik menghadapi agenda demokrasi mendatang.

Pemateri dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati Annas, menegaskan bahwa partai politik memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi sekaligus masa depan pemerintahan di provinsi ke-38 Indonesia tersebut.

Saat membawakan materi “Peran Partai Politik pada Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya”, Fatmawati mengatakan partai politik tidak boleh hanya dipandang sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan, tetapi harus menjadi ruang pembentukan calon pemimpin yang berkualitas.

“Partai politik bukan sekadar perahu, melainkan tempat untuk mencetak generasi pemimpin berkualitas. Jika partai melahirkan pemimpin yang baik, maka daerah ini akan dipimpin dengan baik. Tanggung jawab terbesar atas lahirnya pemimpin ada di tangan partai politik,” ujar Fatmawati.

Parpol Diminta Bangun Fondasi Demokrasi

Menurut Fatmawati, posisi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru dengan karakter wilayah pesisir, kepulauan hingga pegunungan menghadirkan tantangan politik dan geografis yang tidak sederhana.

Karena itu, partai politik tidak hanya dituntut mengejar perolehan kursi, tetapi juga ikut membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.

Parpol juga dinilai memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas politik daerah dengan mengonsolidasikan massa agar tetap kondusif dan mencegah perbedaan politik berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“Perbedaan pendapat itu rahmat dan hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut dapat disatukan demi mencapai tujuan bersama memakmurkan daerah,” tambahnya.

Empat Peran Strategis Partai Politik

KPU Papua Barat Daya kemudian menekankan sedikitnya empat peran strategis parpol, yakni menjaring dan mengusung kader terbaik dalam kontestasi legislatif maupun eksekutif, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pemerintah, serta membangun kemitraan yang transparan dengan penyelenggara pemilu.

KPU juga meminta partai politik memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda  yang memiliki kapasitas untuk tampil dalam proses politik. Selain itu, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam kepengurusan maupun pencalonan legislatif harus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Partai politik juga diminta aktif melakukan pemutakhiran data kepengurusan secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), terutama ketika terjadi perubahan struktur kepengurusan.

Kesbangpol: Jangan Bentuk Kader Secara Instan

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si, menilai pendidikan politik merupakan instrumen penting untuk membangun demokrasi yang cerdas dan profesional.

George menyebut partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Partai politik bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah jika ada kebijakan yang dinilai salah. Selain parpol, ada media atau pers yang mengubah opini masyarakat, serta gerakan demonstrasi mahasiswa. Oleh karena itu, langkah Bapak dan Ibu masuk sebagai kader parpol sudah sangat tepat untuk mengawal kebijakan daerah,” tegasnya.

George mengingatkan partai politik agar tidak menunggu momentum pemilu untuk melakukan pembenahan.

Ia menggunakan filosofi kehidupan masyarakat pesisir sebagai perumpamaan. Menurutnya, nelayan memperbaiki jaring dan perahu sebelum musim tangkap tiba. Hal yang sama harus dilakukan partai politik melalui pendidikan kader dan konsolidasi jauh sebelum kontestasi politik dimulai.

“Sebelum bertempur di pesta demokrasi mendatang, kita perlu menyiapkan alat-alat tangkap yang bagus. Ibarat nelayan di pantai, sebelum musim tangkap tiba, jaring yang berlubang diperbaiki dan perahu ditambal. Begitu pula partai politik, target perolehan kursi harus disiapkan dari sekarang melalui pendidikan politik dan konsolidasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kesbangpol memiliki tugas melakukan pembinaan sekaligus menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan perolehan kursi legislatif. Koordinasi pemerintah daerah dengan partai politik di Papua Barat Daya juga akan terus ditingkatkan.

Menurut George, pendidikan politik juga penting untuk mencegah munculnya calon legislatif secara instan tanpa proses pengaderan yang matang.

Kader partai, kata dia, harus memiliki kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta komitmen terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bawaslu Soroti Potensi Benturan Regulasi 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Herdy Rumbewas, menyoroti pentingnya  regulasi sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu di provinsi baru tersebut.

Herdy meminta partai politik tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan politik dan rekrutmen kader, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Salah satu persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah sinkronisasi regulasi terkait keberpihakan terhadap OAP dalam proses pemilu.

Menurut Herdy, penyelenggara pemilu di daerah kerap menghadapi persoalan teknis ketika harus menerapkan ketentuan regulasi nasional sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Aturan keberpihakan OAP memang tercantum dalam Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, namun undang-undang di atasnya tidak menyinggung hal tersebut secara eksplisit. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala teknis dan pertentangan aturan di lapangan,” ungkap Herdy.

Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Tantangan Baru

Herdy juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang memisahkan skema Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Menurutnya, perubahan desain pemilu tersebut harus diantisipasi sejak awal oleh partai politik, KPU, dan Bawaslu, terutama dalam memastikan kekhususan Papua tetap mendapatkan ruang dalam regulasi pemilu.

Bawaslu mendorong para pemangku kepentingan bersama-sama mengawal revisi Undang-Undang Pemilu maupun regulasi turunannya agar norma keberpihakan terhadap OAP dapat memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal juga diperkirakan akan mengubah strategi politik partai dan para kandidat.

Calon anggota DPR RI, misalnya, dituntut bekerja lebih keras membangun basis dukungan langsung di tengah masyarakat karena tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan momentum kampanye calon legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Melalui pendidikan politik tersebut, KPU, Kesbangpol dan Bawaslu berharap partai politik mampu mempersiapkan kader sejak dini, memahami perubahan regulasi, memperkuat konsolidasi internal, serta menjalankan fungsi politik secara lebih bertanggung jawab.

Bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru, penguatan partai politik dinilai bukan semata-mata untuk memenangkan kontestasi elektoral, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan aspirasi masyarakat, termasuk OAP dan perempuan, memperoleh ruang yang demokratis dalam proses politik.

Red/CS